 |
| Bupati Nganjuk Taufiqurrahman berdiri bersama 9 bupati lainnya, yang meraih penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha dari Wapres Jusuf Kalla, pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XX di Kulonprogo, DIY, 25 April 2016 |
matakamera.net - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan Penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha kepada tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang bersatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penghargaan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat (untuk kategori Pemerintah Provinsi).
Untuk kabupaten, diberikan kepada Pemkab Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulonprogo dan Bintan. Selain itu juga ada 10 kota, yang mendapat penghargaan serupa, yaitu Kota Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, Surakarta, Malang, Blitar dan Mojokerto.
Penghargaan diberikan berdasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Kemenkumham, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN), terhadap provinsi, kabupaten/Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan.
“Dari evaluasi ini diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, pada peringatan Hari Otonomi Daerah di Alun-alun Wates, Kulonprogo, Senin 25 April 2016.
LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Ini merupakan upaya menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Salah satu kabupaten yang menerima penghargaan adalah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dari 10 besar kabupaten penerima penghargaan, kabupaten ini menduduki peringkat ke-5, atau masuk dalam deretan lima besar kabupaten terbaik di Indonesia diukur berdasarkan EKPPD dari LPPD. Wapres JK menyerahkan penghargaan langsung kepada Bupati Taufiqurrahman yang menghadiri acara bersama 9 bupati lain.
Tak pelak, penghargaan pertama kali yang diperoleh Kota Angin itu pun menuai reaksi di tengah masyarakat Kabupaten Nganjuk sendiri. Apalagi, belakangan ini kinerja bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk tengah menjadi sorotan karena permasalahan di berbagai aspek. "Saya agak ragu, apa benar penilaiannya sudah obyektif dan berdasarkan fakta di lapangan," kata Roissudin, pegiat sosial kemasyarakatan di Nganjuk.
Beberapa sorotan tajam terkait kinerja Bupati dan Pemkab Nganjuk belakangan ini antara lain proses hukum dugaan tindak pidana korupsi yang tengah dilakukan dua penegak hukum sekaligus, yakni KPK dan Kejaksaan Negeri Nganjuk. Masing-masing untuk dugaan penyalahgunaan jabatan sehingga merugikan APBD dalam kurun 2008-2014, dan kasus korupsi proyek pengadaan seragam batik untuk 12 ribu PNS Pemkab Nganjuk. "Contoh simpel lainnya,sampai saat ini pekerjaan fisik jauh dari beres. Lihat saja warga masih mengeluh banyak aspal berlubang di jalanan Kabupaten Nganjuk," sentil Roissudin.(ab)
0 komentar:
Post a Comment