Sareh Wiyono membaur di tengah-tengah warga, saat berlangsung kegiatan rapat dengar pendapat di Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Rejoso, Nganjuk, 12 Juni 2016 |
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah upaya untuk merumuskan kembali sistem pembangunan nasional model GBHN. Selain itu, juga sebagai upaya untuk menerima saran masukan dari masyarakat, sebagai bahan kajian MPR RI untuk melakukan telaah dan kajian yang komprehensif, tentang sistem-sistem perencanaan pembangunan nasional yang sedang berlangsung.
Wujud kegiatannya seperti ditunjukkan Mbah Sareh, sapaan akrab Sareh Wiyono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang dilaksanakan di Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada hari Minggu, 12 Juni 2016. Kegiatan diikuti oleh ratusan warga di desa setempat berikut pamong, perangkat desa dan tokoh masyarakat. "Alhamdulillah kegiatan RDP bisa terlaksana dengan baik, patut disyukuri bahwa peran serta semua pihak dalam kegiatan ini telah mengoptimalkan atas kesuksesan pelaksanaan kegiatan," ujar Sareh, yang juga Anggota DPR RI Dapil Jatim VIII dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Respon dan apresiasi peserta yang hadir dalam kegiatan ini sangat baik, terbukti dengan keaktifan masyarakat dalam menanggapi materi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat menaruh harapan besar dalam konteks penguatan tema yang dibahas.
Sareh Wiyono saat menyampaikan wejangan tentang Reformulasi GBHN, didampingi tokoh dan perangkat Desa Sambikerep, Rejoso, Nganjuk, 12 Juni 2016 |
Selama kegiatan berlangsung, banyak masukan dan saran yang disampaikan secara langsung oleh perwakilan masyarakat. Antara lain bahwa Reformulasi GBHN sangat perlu dilakukan untuk memberikan arah bagi bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional, sekaligus memberi arah dalam menghadapi era globalisasi. Masukan lainnya, terkait pentingnya reformulasi Pembangunan Nasional dengan model GBHN, berangkat dari kondisi obyektif bangsa Indonesia saat ini dengan mengacu pada tantangan pembangunan bangsa di era global dan pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia.
Mbah Sareh juga mencatat, bahwa di Indonesia struktur masyarakat yang majemuk semakin memunculkan desakan dan kerinduan munculnya GBHN, untuk pembangunan yang lebih terarah. Sebab, selama ini pembangunan seolah tidak terarah, setiap ganti pemimpin nasional atau presiden pasti melakukan pergantian arah pembangunan nasional. Berikutnya, muncul juga aspirasi bahwa perencanaan pembangunan merupakan aspek paling penting dalam memandu dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. "Perencanaan pembangunan nasional yang diterapkan di Indonesia merupakan instrumen yang sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan," ulas Sareh.
Di ujung kegiatan RDP tersebut, Mbah Sareh juga berkesempatan membagikan santunan kepada 150 kaum dhuafa, anak yatim dan warga lanjut usia dari sekitar desa setempat. (ab/adv)
(Panji Lanang Satriadin)
0 komentar:
Post a Comment