 |
| Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara simbolis Kartu Keluarga Sejahtera kepada para penerima di Distrik Muara Tami, perbatasan Papua-PNG (matakamera/foto : Stafsus Mensos RI) |
Edited by Panji LS
matakamera, Jayapura - Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) yang disalurkan secara non tunai kini telah menembus wilayah perbatasan Papua. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan hal ini merupakan perwujudan hadirnya negara dalam pemerataan percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur.
"Sebanyak 22 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua kini dapat menikmati bantuan sosial PKH non tunai. Ini adalah komitmen pemerintah dalam upaya pemerataan percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur khususnya di wilayah Papua," kata Mensos saat meninjau proses pencairan PKH Nontunai di Distrik Muara Tami, distrik terdekat dengan perbatasan PNG.
Sebanyak 22 kabupaten yang telah menerima PKH Non Tunai adalah Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, dan Yahukimo. Sementara satu kota yang juga menerima secara non tunai adalah Kota Jayapura. Untuk wilayah tersebut, BNI 46 dan BRI akan menjadi bank penyalur bansos PKH non tunai.
Para Penerima manfaat PKH mendapatkan buku tabungan sekaligus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana di dalam kartu tersebut berisi bansos PKH total sebesar Rp2.000.000 yang dicairkan bertahap 4 kali dalam setahun. KKS berfungsi sebagai kartu debit ATM bagi penerima PKH. Keunggulan utama KKS adalah terdapat dua sistem yang tertanam di dalamnya, yaitu fungsi tabungan (saving) dan fungsi juga sebagai e-Wallet. Dimana e-Wallet tersebut juga nantinya dapat digunakan untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok sembako. Dengan dua fungsi tersebut, penerima manfaat bantuan sosial PKH dapat membelanjakan dana bantuan sosial atau berupa pembelian bahan kebutuhan pokok, atau menarik dana bantuan sosial secara tunai.
"Terkoneksinya warga Papua dengan perbankan semakin mempermudah akses mereka dalam mendapatkan bantuan sosial, mereka juga dapat menabung dan tarik tunai secukupnya sesuai kebutuhan menggunakan layanan BNI dan BRI," papar Mensos yang dalam berbagai lawatannya ke daerah selalu mencek proses pencairan bansos baik di ATM, agen bank, maupun teller.
 |
| Mensos Khofifah saat mendampingi salah satu penerima PKH melakukan tarik tunai di anjungan BNI (matakamera/foto : Stafsus Mensos RI) |
Penyerahan bansos PKH non tunai dilakukan dalam rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Selasa 9 Mei 2017, bertempat di Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kegiatan ini Presiden memberikan secara simbolis bantuan-bantuan lintas kementerian yakni 150 penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), 200 penerima PKH, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk 30 ibu hamil, 70 balita sehingga total sebanyak 842 jiwa.
Sehari sebelumnya pada Senin , 8 Mei 2017, Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara menyerahkan bansos PKH non tunai. Bansos PKH untuk Maluku Utara total sebesar Rp43.534.260.000 untuk 23.034 keluarga.
Sebagai tambahan informasi, saat ini BRI memiliki 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara BNI memiliki lebih dari 1.700 Cabang, 16.000 BNI ATM dan lebih dari 13.000 Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk semakin memudahkan penerima PKH mencairkan bantuan, saat ini sedang diuji coba EDC (Electronic Data Captured) berbasis android oleh BNI. Salah satu lokasi uji coba adalah kota Jayapura. Nantinya mesin ini menggunakan internet sebagai jalur komunikasi transaksi.
Khofifah menambahkan, penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang sangat revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerima manfaat tidak perlu mengantre lama dan tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju lokasi pengambilan bansos.
"Ini adalah sejarah yang patut kita catat. Betapa kini warga prasejahtera yang menjadi penerima PKH mulai mengenal perbankan, bisa menabung karena punya buku tabungan dan KKS yang bisa digunakan akses ke ATM. Sewaktu-waktu mereka perlu uang tinggal mencairkan ke agen bank atau e-warong terdekat, ada BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, di Solo bahkan sudah ada e-Warong Mobile menjangkau KPM yang tinggal jauh dari lokasi e-warong atau agen bank. Intinya pemerintah ingin memberikan layanan terbaik kepada KPM. Memperlakukan mereka seperti layaknya nasabah prioritas," pungkas Mensos.(ab/ads/2017)
0 komentar:
Post a Comment