 |
| Sebuah LSM di Kabupaten Nganjuk memaksa para GTT/PTT non-K bergabung dalam forum yang dibentuk, lalu diminta membayar iuran per bulan (matakamera.net) |
by Panji Lanang Satriadin
matakamera, Nganjuk – Belum tuntas polemik guru/tenaga honorer kategori 1 (K-1) dan kategori 2 (K-2) di Kabupaten Nganjuk, belakangan ini muncul masalah baru. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengaku bergerak di bidang pendidikan, berupaya menghimpun ribuan guru/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) non-kategori di Kabupaten Nganjuk.
Dalihnya membentuk sebuah forum GTT/PTT non-kategori, seperti halnya forum GTT/PTT K-1 dan K-2 Nganjuk. Seorang sumber dari kalangan GTT mengatakan, gerakan tersebut sudah berjalan sejak Bulan Mei 2017, dengan menggelar pertemuan-pertemuan di tiap kecamatan. “Undangannya dikirim ke kepala sekolah,” kata si sumber yang dirahasiakan namanya.
Matakamera mendapat dokumentasi salah satu undangan untuk wilayah Kecamatan Tanjunganom. Kop surat bertanggal 12 Mei 2017 itu bertuliskan nama LSM, ditujukan kepada seluruh kepala sekolah SDN se-Kecamatan Tanjunganom. Isinya, agar para kepala sekolah memerintahkan kepada GTT/PTT non-kategori di lembaga masing-masing, untuk menghadiri pembentukan Forum GTT/PTT non-kategori di Balai Kelurahan Tanjunganom.
“Hebat bener LSM bisa mengendalikan kepala sekolah. Dengar-dengar dia memang dekat dan direstui petinggi,” ujar sumber. Petinggi yang dimaksud adalah oknum pejabat di Kabupaten Nganjuk.
Selain itu, si ketua LSM yang seorang guru PNS di Kabupaten Nganjuk itu nekat memungut uang ‘iuran’, kepada semua GTT dan PTT non-kategori. “Kami diminta setor uang saat deklarasi. Bagi yang punya SK mengajar tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp 10 ribu, sedangkan yang SK tahun 2014 ke bawah Rp 20 ribu per bulan,” ujar sumber.
 |
| Foto potongan surat undangan LSM, yang dikirim ke seluruh kepala SDN di Kecamatan Tanjunganom (matakamera.net) |
‘Gerakan’ itu belakangan memicu reaksi keras sejumlah pihak. Seperti dari Forum GTT/PTT K-1 Kabupaten Nganjuk. Mereka menilai banyak kejanggalan, dan mencium maksud tersembunyi di balik upaya LSM menghimpun GTT/PTT non-kategori. “Saya dengar juga beri janji insentif uang dari APBD, hingga janji pengangkatan CPNS tanpa tes, itu terlalu mengada-ada,” ujar John Willem Wadoe, wakil koordinator honorer K-1 Nganjuk.
Menurut John, dia dan rekan-rekannya sudah kenyang dengan modus-modus semacam itu. Latar belakang dan tabiat si penggerak LSM pun sudah dihafalnya. John bahkan meyakini, gerakan ini punya misi lain yang mengarah pada upaya mobilisasi politis. “Mau bikin lelucon apa lagi? Masalah kami di K-1 saja nggak beres-beres sampai sekarang,” selorohnya.
Suara keras juga dilontarkan Anggota DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga. Dia paling menyoroti tarikan uang yang disebutnya termasuk pungutan liar (pungli). “Ini harus dihentikan. Saya sudah bertemu dan mendengar banyak keluhan langsung dari teman-teman GTT/PTT non-kategori,” ujar Yuangga.
Selain itu, Yuangga juga menyoroti janji tunjangan atau insentif yang tidak masuk akal. Menurutnya, di dalam Pembahasan Anggaran APBD 2017 dan RKPD 2017, tidak ada satupun kalimat yang menjanjikan pemberian tunjangan atau insentif untuk guru dan tenaga non-kategori. Sementara, pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) di Renja DPRD pun baru akan berlangsung pada Bulan Juli-Agustus nanti, dan biasanya molor.
“Yang lebih ajaib dan tidak masuk logika, bagaimana mungkin orang yang tidak punya kewenangan dan kapasitas apapun di pemerintahan, bisa memberikan janji uang insentif cair setelah lebaran. Asalkan mau bergabung dengan forum,” ujar Yuangga menyentil ulah si LSM. Pihaknya kini sudah melakukan langkah-langkah untuk menghentikan gerakan LSM tersebut, dan mendampingi para GTT/PTT non-kategori agar tidak menjadi korban.(ab/hs/2017)
Lihat Profil Redaksi MATAKAMERA.NET
0 komentar:
Post a Comment