 |
| Khofifah Indar Parawansa saat panen raya padi bersama petani di Perak, Jombang, Jawa Timur, pada Bulan Maret 2018 lalu (foto : dok. Khofifah IP) |
by Panji LS
matakamera, Surabaya - Khofifah Indar Parawansa menghadiri undangan pelantikan pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jawa Timur. Kepada para ribuan petani yang hadir, Khofifah mendorong kesejahteraan untuk petani.
Kehadiran Khofifah disambut para petani dari seluruh Jawa Timur yang hadir tersebut. Pada pelantikan pengurus HKTI yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/6) tersebut Khofifah langsung disambut ke atas panggung.
Di podium Khofifah dikenakan topi caping petani khas dari bambu. Hal tersebut dikatakan Ketua HKTI Jawa Timur, Ahmad Nawardi untuk menyambut sekaligus menobatkan sebagai Ibu Petani Jawa Timur.
"Hadir di tengah kita Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Kita nobatkan sebagai ibu petani Jawa Timur," kata Nawardi.
Harapan para petani itu pun dijawab dengan sejumlah gagasan cemerlang untuk membangun sektor pertanian Jawa Timur ke depan. Menurut Khofifah, petani perdesaan butuh bantuan agar bisa mendapatkan akses fasilitas subsidi pemerintah provinsi. Sehingga kelangsungan pertanian bisa berlangsung baik.
"Saudara kita petani desa perlu pendampingan. Saudara kita di samping hutan menanam padi. Padinya dihitung sebagai bagian produksi padi Jatim tapi mereka tidak bisa akses bantuan subsidi. Mereka membutuhkan uluran tangan kita butuh sapaan kita," kata Khofifah.
Saat ini, Khofifah menyebut sektor pertanian bisa menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan. Terutama daerah perdesaan. Saat ini kemiskinan di Jawa Timur di pedesaan mencapai 15,8 persen dan di kota hanya 7,7 persen.
"Kalau HKTI punya komitmen keberdayaan kepada petani. Ini adalah pikiran yang harus mendapatkan ruang untuk mewujudkanya," ungkapnya.
Produk tani Jawa Timur, sejatinya punya potensi besar terhadap peningakatan ekonomi Jawa Timur. Namun, menurut Khofifah perlu stimulus dari pemeritnah. Utamanya soal akses pemasaran produk tani yang dinilai masih menjadi kendala.
"Kewenangan kemampuan dari pemerintah untuk membangun konektifitas upaya-upaya penciptaan penyejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bisa membuka akses internasional. Kita bisa menginventarisir itu melakukan pemetaan untuk pemasaran," pungkasnya.
(ds/ab/2018)
0 komentar:
Post a Comment