Walk Out bersama Fraksi Golkar dalam Rapat Pembahasan APBD 2019
Rabu 28 November 2018
by Panji Lanang S
matakamera, Nganjuk - PDIP kecewa berat dengan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Pemicunya, sang bupati absen dalam salah satu agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2019, yang digelar di Gedung DPRD Nganjuk pada Selasa malam, 27 November 2018.
Malam itu Bupati Novi hanya mewakilkan kehadirannya ke Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Agoes Soebagijo.
Sebagai respons kekecewaan terhadap Novi, seluruh anggota fraksi PDIP sempat malakukan aksi walk out di tengah rapat, sambil melontarkan pernyataan kekecewaan kepada Bupati yang diusung mereka pada Pilkada Juni 2018 lalu itu.
Menurut informasi yang dihimpun matakamera.net, Fraksi PDIP melakukan aksi walk out bersama dengan Fraksi Golkar.
Mariyanto, perwakilan Fraksi PDIP DPRD Nganjuk yang mengikuti aksi walkout mengungkapkan kekecewaannya kepada Bupati Novi.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati Nganjuk untuk lebih konsisten memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak,” ujar Mariyanto mewakili fraksinya, pada penyampaian pandangan fraksi-fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Rabu sore 28 November 2018.
Hal serupa disampaikan Tatit Heru Tjahjono, Ketua DPC PDIP Nganjuk. Dia bahkan menyebut absennya sang Bupati sebagai preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
Menurut Tatit, selama ini belum pernah terjadi seorang bupati tidak menghadiri rapat pembahasan Raperda APBD.
Apalagi, setelah absen pada agenda Selasa malam 27 November 2018, Bupati Novi disebutnya juga telat datang pada hari berikutnya, Rabu 28 November 2018, dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum dari fraksi-fraksi.
"Dari jadwal semula jam 09.00 WIB, terpaksa molor dan ditunda sampai jam 14.00 WIB. Ini ada apa sebenarnya? Kok terkesan lemah koordinasi antara eksekutif dalam hal ini Bupati Nganjuk dengan pimpinan DPRD Nganjuk,” ujar Tatit, sebelum rapat paripurna dimulai Rabu sore 28 November 2018.
Untuk itu, lanjut Tatit, ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Antara pihak eksekutif dengan legislatif harus berkomitmen bersama. Sehingga tidak menghambat kebutuhan masyarakat Nganjuk.
“Mestinya, Saudara Bupati memiliki skala prioritas, mana kegiatan yang lebih penting untuk didahulukan,” tegasnya.
Kendati demikian, Tatit menilai Bupati Nganjuk adalah sosok pemimpin yang baik. Hanya saja, dimungkinkan ada pembisik-pembisik yang kurang baik, sehingga antara pihak eksekutif dengan legislatif tidak terjalin koordinasi dengan baik.
“Komitmen yang sudah kita buat bersama mari kita jalankan,” ujarnya.
Menanggapi tudingan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengaku ketidakhadiran dan keterlambatannya bukan tanpa alasan.
Sejak awal menjabat bupati, Novi mengaku banyak melakukan blusukan tilik desa. Ini disebutnya sebagai bentuk komitmen bupati untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menggali aspirasi dari bawah.
“Kami sedang menyelesaikan kegiatan di lapangan, karena harus memantau langsung seluruh pekerjaan, seluruh pekerjaan dinas sesuai aspirasi harapan masyarakat atau belum,” terang Bupati Nganjuk usai rapat paripurna, Rabu 28 November 2018.
Menurut Novi, pembahasan Raperda tidak harus sesuai jam yang ditetapkan, yang penting dia sebagai bupati hadir.
“Hal ini sudah saya sampaikan kepada ketua DPRD Nganjuk bahwa saya masih ada kegiatan di lapangan,” jawabnya.
(ds/ab/2018)
 |
| Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Nganjuk, Rabu sore 28 November 2018 (ist) |
Rabu 28 November 2018
by Panji Lanang S
matakamera, Nganjuk - PDIP kecewa berat dengan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Pemicunya, sang bupati absen dalam salah satu agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2019, yang digelar di Gedung DPRD Nganjuk pada Selasa malam, 27 November 2018.
Malam itu Bupati Novi hanya mewakilkan kehadirannya ke Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Agoes Soebagijo.
Sebagai respons kekecewaan terhadap Novi, seluruh anggota fraksi PDIP sempat malakukan aksi walk out di tengah rapat, sambil melontarkan pernyataan kekecewaan kepada Bupati yang diusung mereka pada Pilkada Juni 2018 lalu itu.
Menurut informasi yang dihimpun matakamera.net, Fraksi PDIP melakukan aksi walk out bersama dengan Fraksi Golkar.
Mariyanto, perwakilan Fraksi PDIP DPRD Nganjuk yang mengikuti aksi walkout mengungkapkan kekecewaannya kepada Bupati Novi.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati Nganjuk untuk lebih konsisten memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak,” ujar Mariyanto mewakili fraksinya, pada penyampaian pandangan fraksi-fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Rabu sore 28 November 2018.
Hal serupa disampaikan Tatit Heru Tjahjono, Ketua DPC PDIP Nganjuk. Dia bahkan menyebut absennya sang Bupati sebagai preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
Menurut Tatit, selama ini belum pernah terjadi seorang bupati tidak menghadiri rapat pembahasan Raperda APBD.
Apalagi, setelah absen pada agenda Selasa malam 27 November 2018, Bupati Novi disebutnya juga telat datang pada hari berikutnya, Rabu 28 November 2018, dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum dari fraksi-fraksi.
"Dari jadwal semula jam 09.00 WIB, terpaksa molor dan ditunda sampai jam 14.00 WIB. Ini ada apa sebenarnya? Kok terkesan lemah koordinasi antara eksekutif dalam hal ini Bupati Nganjuk dengan pimpinan DPRD Nganjuk,” ujar Tatit, sebelum rapat paripurna dimulai Rabu sore 28 November 2018.
Untuk itu, lanjut Tatit, ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Antara pihak eksekutif dengan legislatif harus berkomitmen bersama. Sehingga tidak menghambat kebutuhan masyarakat Nganjuk.
“Mestinya, Saudara Bupati memiliki skala prioritas, mana kegiatan yang lebih penting untuk didahulukan,” tegasnya.
Kendati demikian, Tatit menilai Bupati Nganjuk adalah sosok pemimpin yang baik. Hanya saja, dimungkinkan ada pembisik-pembisik yang kurang baik, sehingga antara pihak eksekutif dengan legislatif tidak terjalin koordinasi dengan baik.
“Komitmen yang sudah kita buat bersama mari kita jalankan,” ujarnya.
Menanggapi tudingan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengaku ketidakhadiran dan keterlambatannya bukan tanpa alasan.
Sejak awal menjabat bupati, Novi mengaku banyak melakukan blusukan tilik desa. Ini disebutnya sebagai bentuk komitmen bupati untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menggali aspirasi dari bawah.
“Kami sedang menyelesaikan kegiatan di lapangan, karena harus memantau langsung seluruh pekerjaan, seluruh pekerjaan dinas sesuai aspirasi harapan masyarakat atau belum,” terang Bupati Nganjuk usai rapat paripurna, Rabu 28 November 2018.
Menurut Novi, pembahasan Raperda tidak harus sesuai jam yang ditetapkan, yang penting dia sebagai bupati hadir.
“Hal ini sudah saya sampaikan kepada ketua DPRD Nganjuk bahwa saya masih ada kegiatan di lapangan,” jawabnya.
(ds/ab/2018)
0 komentar:
Post a Comment