Tak kurang dari 150 anggota kelompok tani dari Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, yang mengikuti RDP bersama Anggota MPR/DPR-RI DR Sareh Wiyono, Rabu 16 Januari 2019 (ist) |
Jumat 18 Januari 2019
by Panji Lanang S
matakamera, Nganjuk – Sebagai Anggota MPR/DPR-RI yang mewakili masyarakat di Kabupaten Nganjuk, Jombang, Madiun dan Mojokerto, DR. H. Sareh Wiyono M, SH, MH, merasa perlu sesering mungkin bertemu konstituennya.
Salah satunya, dengan melakukan dengar pendapat bersama ratusan petani Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, di Aula Rumah Aspirasi Partai Gerindra, Jalan Mastrip, Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Rabu 16 Januari 2019.
Tak kurang dari 150 petani yang diundang dalam pertemuan tersebut.
Sareh menuturkan, kegiatan rapat dengan pendapat ini merupakan tugasnya sesuai perundang-undangan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah upaya untuk merumuskan kembali sistem pembangunan nasional model GBHN, juga sebagai upaya untuk menerima saran masukan dari masyarakat.
“Sebagai bahan kajian kami di MPR RI, untuk melakukan telaah dan kajian yang komprehensif, tentang sistem-sistem perencanaan pembangunan nasional yang sedang berlangsung,” ujar Sareh yang pernah penjabat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut.
Rapat dengar pendapat mengambil tema “Sistem ketatanegaraan, pentingnya pancasila sebagai dasar negara”.
Respon dan apresiasi peserta yang hadir dalam kegiatan ini sangat baik, terbukti dengan keaktifan peserta dalam menanggapi materi, baik yang diapresiasikan oleh nara sumber maupun peserta sendiri. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat menaruh harapan besar dalam konteks penguatan tema yang di bahas.
Menurut Sareh, tujuan rapat dengar pendapat ini antara lain untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, secara komprehensif tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan model GBHN.
Selain itu, juga untuk Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat, dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping, untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pentingnya GBHN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pertemuan tersebut, Sareh juga menerima banyak masukan dan saran dari kelompok petani Desa Ngrami. Antara lain, bahwa Reformulasi GBHN sangat perlu dilakukan, untuk memberikan arah bagi bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional, sekaligus memberi arah dalam menghadapi era globalisasi.
“Kami juga menerima masukan, pentingnya reformulasi Pembangunan Nasional dengan model GBHN, berangkat dari kondisi obyektif bangsa Indonesia saat ini dengan mengacu pada tantangan pembangunan bangsa di era global, dan pelaksanaa otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia,” ujar Sareh.
(ds/ab/ads/2019)
0 komentar:
Post a Comment