 |
| Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah secara massal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis 20 Juni 2019 (foto : setkab) |
Jumat 21 Juni 2019
by Panji LS
matakamera, Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi banyak masalah yang perlu dievaluasi.
"Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai kunjungan kerjanya dalam rangka membagikan 3.200 sertifikat tanah di Gresik, Kamis 20 Juni 2019.
Sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah Jawa Timur mengeluhkan proses PPDB 2019 dengan sistem zonasi. Sistem itu dianggap membingungkan saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.
Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun. Bahkan aksi protes sistem zonasi dalam PPDB 2019 di depan Kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh.
Keluhan itu juga dilontarkan sejumlah warga saat Presiden Jokowi menghadiri akad nikah putri dari Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftachus Sunnah, Tambaksari, Surabaya sebelum menuju Gresik.
"Pak Jokowi, tolong revisi Permendikbud 51, anak saya nggak bisa sekolah negeri," ujar salah satu warga sembari menembus kerumunan warga yang hendak bersalaman dengan Presiden Jokowi.
Saat Presiden Jokowi hendak memasuki mobil, tiba-tiba dari kerumunan warga terdengar teriakan seorang pria. Ia berteriak menyampaikan keluhannya tentang sistem zonasi PPDB 2019 jenjang SMP.
Tidak hanya itu, beberapa ibu juga sempat berteriak senada kepada Presiden Jokowi. Ibu-ibu itu bahkan meminta Presiden Jokowi untuk menghapuskan sistem zonasi.
"Pak, tolong hapus zonasi Pak," sambung salah satu ibu.
(ds/ab/2019)
0 komentar:
Post a Comment