 |
| Gubernur Khofifah saat menyampaikan LKPj tahun anggaran 2019 kepada DPRD Jatim dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jatim, Kota Surabaya, Senin 13 April 2020 (foto : Humas Pemprov Jatim) |
Senin 13 April 2020
by Panji LS
matakamera, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2019 kepada DPRD Jatim dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jatim, Kota Surabaya, Senin (13/4).
Didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah menyampaikan laporan berbagai program pembangunan selama 2019 dihadapan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan para wakil ketua serta anggota DPRD Provinsi Jatim baik yang hadir di ruang paripurna DPRD maupun yang mendengarkan secara virtual akibat pandemi covid-19 dengan format physical distancing. Khofifah sendiri resmî memimpin Jawa Timur 13 Februari 2019 lalu.
Dalam paparannya, Khofifah mengatakan pendapatan daerah Pemprov Jatim sebesar Rp 33,42 triliun terealisasi 100,08 persen atau sebesar Rp 33,45 triliun. Lalu, belanja daerah yang direalisasikan sebesar Rp 34 triliun atau sebesar 89,48 persen dari rencana sebesar Rp 38 triliun.
“Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 19,32 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 17,94 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 186,39 miliar," urai Khofifah.
Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, kata dia, selama kurun waktu 2019 melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yakni di angka 5,52 persen. Pertumbuhan nasional Indonesia berada di kisaran, 5,02 persen.
Sementara capaian PDRB per kapita tahun 2019 juga meningkat sebesar 6,89 persen, dari 55,43 Juta (tahun 2018) menjadi 59,25 Juta (tahun 2019). Artinya secara rerata, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur juga mengalami peningkatan.
Kinerja perekonomian yang membaik tersebut, lanjut Khofifah, juga diiringi kinerja inflasi Tahun 2019 yang cukup terkendali. Laju Inflasi tahun kalender sampai dengan Bulan Desember 2019 mencapai 2,12 persen, lebih rendah dibanding Inflasi tahun kalender bulan Desember 2018 sebesar 2,86 persen.
“Dibanding provinsi lain di Pulau Jawa, laju inflasi di Jawa Timur adalah yang paling rendah. Pun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 2,72 persen,” terangnya.
Di hadapan para anggota dewan, Khofifah juga menyampaikan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur , dimana selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 70,27 (tahun 2017); 70,77 (tahun 2018), dan terus meningkat mencapai 71,50 pada tahun 2019.
“Yang membanggakan, capaian tahun 2019 tumbuh sebesar 1,03 persen, tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan pada tujuh tahun terakhir (2013-2019) sebesar 0,99 persen,” imbuhnya.
Dalam hal presentase penduduk miskin, per September 2019 presentase penduduk miskin sebesar 10,20 persen, atau menurun sebesar 0,65 persen point dibanding September 2018 sebesar 10,85 persen. Secara absolut jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada September 2019 sebesar 4.056.000 jiwa, menurun sebesar 236,15 ribu jiwa dibanding September 2018 sebesar 4.292.150 jiwa.
“Penurunan penduduk miskin tahun 2019 ini adalah terbesar sejak tahun 2013, serta memberikan kontribusi sebesar 26,57 persen terhadap penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional,”ujarnya.
“Dalam hal capaian Indeks Gini, Jawa Timur berada diangka 0,364 atau turun sebesar 0,007 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,371, dan merupakan capaian terendah dalam kurun waktu enam tahun (2013-2018). Artinya ketimpangan di Jawa Timur makin sempit,” tambah Khofifah. (*)
0 komentar:
Post a Comment