 |
| Gubernur Khofifah saat konferensi pers di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa 2 Juni 2020 (foto : Humas Pemprov Jatim) |
by Panji LS
matakamera, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta enam kabupaten melakukan percepatan masa tanam kedua padi guna mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau panjang dan pandemi Covid-19 di paruh kedua tahun 2020.
Enam kabupaten tersebut dinilai memiliki potensi besar produksi padi sehingga mampu menopang kebutuhan padi Jatim dan nasional. Keenam kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Jember.
“Prediksi BMKG, dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi kemarau panjang. Percepatan sebagai langkah antisipasi bersama, jangan sampai telat,. Bulan Juni ini harus sudah mulai masuk tanam kembali,”ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/6).
Menurut Khofifah, apabila petani mulai menanam benih, maka ketika memasuki kemarau, tanaman padi tersebut sudah besar sehingga tidak lagi membutuhkan banyak air.
Dengan adanya percepatan tanam, lanjut Khofifah, petani dapat menanam dan memanen tiga kali per tahun. Namun, apabila terlambat tanam, maka petani akan menghadapi ancaman kekurangan air pada musim kemarau ini.
“Kemarin, Senin (1/6) digelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama enam kepala daerah yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung. Alhamdulillah, seluruhnya siap mengawal dan memonitor jalannya masa tanam sehingga diharapkan Provinsi Jatim tetap menjadi lumbung pangan nasional,”tuturnya.
Sebagai informasi, Jatim merupakan salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Saat ini memiliki luas panen pada semester I 2020 seluas 1.120.153 ha.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, percepatan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pemprov bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pengawasan pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani. (*)
Enam kabupaten tersebut dinilai memiliki potensi besar produksi padi sehingga mampu menopang kebutuhan padi Jatim dan nasional. Keenam kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Jember.
“Prediksi BMKG, dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi kemarau panjang. Percepatan sebagai langkah antisipasi bersama, jangan sampai telat,. Bulan Juni ini harus sudah mulai masuk tanam kembali,”ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/6).
Menurut Khofifah, apabila petani mulai menanam benih, maka ketika memasuki kemarau, tanaman padi tersebut sudah besar sehingga tidak lagi membutuhkan banyak air.
Dengan adanya percepatan tanam, lanjut Khofifah, petani dapat menanam dan memanen tiga kali per tahun. Namun, apabila terlambat tanam, maka petani akan menghadapi ancaman kekurangan air pada musim kemarau ini.
“Kemarin, Senin (1/6) digelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama enam kepala daerah yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung. Alhamdulillah, seluruhnya siap mengawal dan memonitor jalannya masa tanam sehingga diharapkan Provinsi Jatim tetap menjadi lumbung pangan nasional,”tuturnya.
Sebagai informasi, Jatim merupakan salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Saat ini memiliki luas panen pada semester I 2020 seluas 1.120.153 ha.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, percepatan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pemprov bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pengawasan pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani. (*)
0 komentar:
Post a Comment