 |
| Puji Astutik, salah satu warga penerima bansos beras Covid-19 asal Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk |
by Panji Lanang SDua Bulan Masyarakat Terdampak Tidak Menerima
matakamera, Nganjuk - Proyek bantuan sosial (bansos) beras untuk puluhan ribu masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terus menuai permasalahan.
Keganjilan mulanya muncul pada Mei 2020, ketika ditemukan wujud beras yang bermutu jelek. Hal ini menuai protes dari Komisi IV DPRD Nganjuk dan masyarakat penerima.
Lalu, pada 29 Juni 2020, Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Nganjuk memeriksa IH, bendahara pada Dinas Sosial PPPA Nganjuk. Ia dimintai keterangan oleh penyidik terkait bansos tersebut.
Belum beres pemeriksaan polisi, kini muncul persoalan baru. Penyaluran beras ternyata sudah dua bulan macet. Masyarakat tidak lagi menerima paket beras 20 kilogram per kepala keluarga (KK) tersebut, setidaknya sejak Juli hingga Agustus 2020 ini.
Padahal, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat pada peluncuran bansos 22 Mei 2020 lalu telah mengklaim, bahwa paket beras akan disalurkan kepada masyarakat selama 9 (sembilan) bulan penuh.
Berikut ini video pernyataan Bupati Nganjuk terkait hal tersebut :
Video Property of Humas Pemkab Nganjuk
Kenyataannya, kini distribusi berhenti di tengah jalan. Masyarakat penerima pun menjadi resah.
"Saya menerima (bansos beras) bulan Mei dan Juni. Tapi yang Juli dan Agustus ini belum menerima," ujar Puji Astutik, 40, salah satu warga penerima bansos beras Covid-19 asal Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, diwawancarai Jumat 21 Agustus 2020.
Menurut Puji, dari penjelasan pihak kantor desa setempat yang didengarnya, seharusnya bansos beras diterima secara rutin sebulan sekali, selama sembilan bulan.
"Nggak tahu kenapa berhenti, nggak ada penjelasan dari pemerintah," keluhnya. Puji berharap bantuan beras bisa disalurkan lagi, karena ia mengaku sangat membutuhkan.
Kondisi serupa dialami Suwito, 60, warga Dusun Jaruman lainnya. Diwakili anak perempuannya, Sri Endah, 30, Suwito sudah dua bulan ini tidak lagi menerima beras bansos.
"Semoga saja bantuan beras segera lancar lagi. Karena sangat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Apalagi beras yang disalurkan mutunya sudah bagus," ujar Sri Endah.
Menurut seorang narasumber yang terlibat dalam kegiatan bansos ini, keterlambatan penyaluran beras terjadi secara merata. Hampir di semua desa. Namun, ia tak mau menyebut penyebabnya.
"Bisa ditanyakan langsung ke Pemkab Nganjuk atau dinas terkait," ujarnya.
Untuk diketahui, proyek bansos ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Nganjuk 2020. Beras disalurkan kepada 24.646 penerima. Masing-masing KK dijatah 20 kilogram per bulan, selama sembilan bulan.
Paket beras ini merupakan konversi dari bantuan tunai Rp 200 ribu per orang. Jika dikalikan jumlah penerima sebanyak 24.646 KK, selama sembilan bulan, maka proyek ini menelan anggaran negara total sebesar Rp 47.635.200.000.
Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Mokhamad Yasin tak menampik, bahwa penyaluran beras berhenti dua bulan terakhir.
Namun ia mengaku belum tahu pasti penyebabnya. Yasin baru menduga-duga. Katanya, kemungkinan karena masalah teknis.
"Mungkin tenaganya kewalahan, karena beban pekerjaan yang banyak dan berat. Tapi untuk pastinya, segera saya klarifikasi dan koordinasikan dengan Dinsos," ujar Yasin, dikonfirmasi via ponsel Jumat 21 Agustus 2020.
Birokrat yang baru 20 hari menjabat Sekda itu juga berharap, bansos secepatnya kembali tersalurkan.
Selebihnya, ketika ditanya kepastian apakah beras akan disalurkan sesuai klaim Bupati, yakni selama sembilan bulan, jawaban Yasin masih mengambang.
"Untuk pastinya saya koordinasi dulu dengan Bapak Bupati," tukasnya.
"Untuk pastinya saya koordinasi dulu dengan Bapak Bupati," tukasnya.
0 komentar:
Post a Comment