 |
| Pimpinan sidang saat mendengarkan pandangan umum dari Fraksi PKB, dalam rapat paripurna Sabtu malam, 5 September 2020 |
Ahad 6 September 2020
by Panji Lanang S matakamera, Nganjuk - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna, dalam rangka mendengarkan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk, terhadap Raperda Inisiatif Eksekutif tentang perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran (TA) 2020.
Rapat paripurna digelar pada Sabtu malam, 5 September 2020, sekitar pukul 19.30 WIB di Ruang Sidang Paripurna DPRD Nganjuk.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tatit Heru Tahjono ini didampingi Wakil Ketua DPRD Ulum Basthomi, dihadiri para anggota DPRD, sekretaris DPRD, serta Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Nganjuk Mokhamad Yasin.
Selain itu, juga hadir jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nganjuk terkait.
Rapat paripurna tersebut dimaksudkan untuk menanggapi APBD perubahan Kabupaten Nganjuk TA 2020, yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebelumnya.
 |
| Para peserta rapat paripurna penyampaikan pandangan umum fraksi, terhadap Raperda APBD-P 2020 di DPRD Nganjuk |
Dalam rapat tersebut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menyampaikan, pemandangan umum seluruh fraksi pada DPRD Kabupaten Nganjuk sangat penting, mengingat APBD Tahun 2020 ini perlu diadakan perubahan untuk digunakan menangani pemulihan ekonomi terkait pandemi COVID-19.
Sesuai jadwal, agenda berikutnya pada Senin 7 September 2020 adalah jawaban Bupati Nganjuk atas pandangan tersebut.
“Setelah semua rangkaiannya dibahas dan sesuai dengan Renja. Pada 9 September 2020 akan diparipurnakan dan menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2020,” ujar Tatit.
Untuk diketahui, dalam paripurna telah disepakati KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2020. Dari total APBD awal sebesar Rp 3,225 triliun kini menjadi Rp 2,319 triliun.
Sebanyak enam dari tujuh fraksi hanya menyerahkan pandangan secara tertulis, di antaranya F-PDIP, F-Hanura, F-Gerindra, F-Golkar, F-DKI dan F-Nasdem-PPP.
Hanya F-PKB yang membacakan pandangan fraksi secara langsung. Nur Daenuri, yang ditunjuk FPKB sebagai juru bicara, menyampaikan bahwa dinamika kondisi ekonomi terutama saat pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya perubahan terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, serta target pendapatan di Tahun 2020. Karena itu kebijakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan mengedepankan skala prioritas yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah.
“Sebab rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala perioritas adalah salah satu opsi kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut,” katanya.
Sekda Nganjuk Mokhamad Yasin menyampaikan apresiasi, pada DPRD Nganjuk yang saat ini masih sangat peduli terhadap perbaikan kinerja di lingkungan Pemkab Nganjuk untuk lebih baik lagi.
“Usulan dari fraksi-fraksi adalah untuk perbaikan Nganjuk lebih baik. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pemkab untuk terus meningkatkan kinerja dengan terus menunjukkan kenaikan grafik. Sedangkan untuk lainnya, terkait pandangan fraksi-fraksi tentang pembangunan fisik dan non fisik akan saya sampaikan ke Bupati,” pungkas Yasin. (adv)
0 komentar:
Post a Comment