 |
| Foto Habib Rizieq saat disambut usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta (kiri), serta foto Gibran bersama pendukung saat mendaftar ke KPU Solo (kanan) |
Dikutip dari kabarbisnis24.com (19/11), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono meminta agar masyarakat tak menyamakan kerumunan yang terjadi saat pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai calon Wali Kota Solo dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan Rizieq Shihab. Menurutnya, dua peristiwa itu adalah hal yang berbeda.
"Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada. Jadi kasus demi kasus, jangan disamaratakan," ujar Awi.
Sebelumnya, pada Selasa 17 November 2020, Polda Metro Jaya memulai serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang, yang dianggap terkait acara kerumunan dalam hajatan pernikahan putri Habib Rizieq. Bahkan Gubernur DKI Anies Baswedan juga ikut dimintai keterangan.
Kerumunan juga terjadi di dua acara Habib Rizieq lainnya, yakni penyambutan kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta, dan di acara pengajian Maulid Nabi.
Terkait hal itu, relawan Covid-19, Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta, meminta aparat hukum berlaku adil.
Dikutip dari pikiranrakyat.com (18/11), dr. Tirta menginginkan keadilan dan hukum yang tegas terkait kerumunan yang terjadi di beberapa daerah.
Keresahan dr. Tirta ini disampaikan dalam acara ILC TV One yang dipandu oleh Kardi Ilyas pada Selasa, 17 November 2020 malam.
"Kalau mau tegas ayok tegas semua, jangan karena itu anak Presiden (Gibran) buat di Solo tegur karena ini netral," kata Tirta, dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu 18 November 2020, seperti dikutip pikiranrakyat.com.
Dr. Tirta pun menyoroti kampanye putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming di Solo saat mendaftar Pilkada.
Pria yang dikenal sebagai influencer Covid-19 itu dengan tegas memberikan komentar melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
"Saya ga takut kok kritik anak presiden kalo buat kerumunan, lha emang salah," tulis Tirta dalam akun Twitter @tirta_hudhi pada Selasa, 17 November 2020.
Sementara itu, Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri mengaku bersedia ditegur dan mendapatkan hukuman, jika terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat berkampanye.
Dikutip dari merdeka.com (18/11), putra sulung presiden Joko Widodo itu mengatakan, selalu didampingi oleh petugas Bawaslu saat blusukan maupun melakukan kampanye.
"Semua kegiatan saya itu kan didampingi oleh Bawaslu. Kalau ada yang melanggar, itu otomatis di detik itu juga langsung ditegur kok. Jadi kalau ada yang salah dari kami ya, monggo langsung ditegur. Dan saya kira Bawaslu melekat semua ke saya, kalau ada yang salah-salah langsung ditegur. Silakan kalau ada yang salah saya siap ditegur, mendapat hukuman dan lain-lain," ujar Gibran.
Terkait banyaknya orang yang ikut mengantarkannya saat mendaftar Pilkada ke KPU pada 4 September lalu, suami Selvi Ananda itu pun memberikan alasan. Bahwa saat itu, terangnya, DPC PDIP Solo sudah membatasi peserta sesuai ketentuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo.
"Kalau pendaftaran dulu, dari DPC PDIP orang yang mengawal saya sudah sesuai ketentuan, di bawah 50 orang," kilahnya.
Editor : Panji LS
Terkait hal itu, relawan Covid-19, Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta, meminta aparat hukum berlaku adil.
Dikutip dari pikiranrakyat.com (18/11), dr. Tirta menginginkan keadilan dan hukum yang tegas terkait kerumunan yang terjadi di beberapa daerah.
Keresahan dr. Tirta ini disampaikan dalam acara ILC TV One yang dipandu oleh Kardi Ilyas pada Selasa, 17 November 2020 malam.
"Kalau mau tegas ayok tegas semua, jangan karena itu anak Presiden (Gibran) buat di Solo tegur karena ini netral," kata Tirta, dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu 18 November 2020, seperti dikutip pikiranrakyat.com.
Dr. Tirta pun menyoroti kampanye putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming di Solo saat mendaftar Pilkada.
Pria yang dikenal sebagai influencer Covid-19 itu dengan tegas memberikan komentar melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
"Saya ga takut kok kritik anak presiden kalo buat kerumunan, lha emang salah," tulis Tirta dalam akun Twitter @tirta_hudhi pada Selasa, 17 November 2020.
Sementara itu, Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri mengaku bersedia ditegur dan mendapatkan hukuman, jika terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat berkampanye.
Dikutip dari merdeka.com (18/11), putra sulung presiden Joko Widodo itu mengatakan, selalu didampingi oleh petugas Bawaslu saat blusukan maupun melakukan kampanye.
"Semua kegiatan saya itu kan didampingi oleh Bawaslu. Kalau ada yang melanggar, itu otomatis di detik itu juga langsung ditegur kok. Jadi kalau ada yang salah dari kami ya, monggo langsung ditegur. Dan saya kira Bawaslu melekat semua ke saya, kalau ada yang salah-salah langsung ditegur. Silakan kalau ada yang salah saya siap ditegur, mendapat hukuman dan lain-lain," ujar Gibran.
Terkait banyaknya orang yang ikut mengantarkannya saat mendaftar Pilkada ke KPU pada 4 September lalu, suami Selvi Ananda itu pun memberikan alasan. Bahwa saat itu, terangnya, DPC PDIP Solo sudah membatasi peserta sesuai ketentuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo.
"Kalau pendaftaran dulu, dari DPC PDIP orang yang mengawal saya sudah sesuai ketentuan, di bawah 50 orang," kilahnya.
Editor : Panji LS
0 komentar:
Post a Comment