 |
| Innova hitam diduga penyidik Bareskrim Polri saat memasuki halaman Mapolres Nganjuk Selasa sore (25/5), bersamaan agenda pemeriksaan sejumlah pejabat |
Kades Langsung Diperiksa Sesaat Usai Melantik Perangkat Desa
matakamera, Nganjuk – Buntut operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidhayat 9 Mei 2021 lalu, Bareskrim Mabes Polri terus melakukan pengembangan dan pendalaman perkara.
Yang terbaru, pada Selasa 25 Mei 2021, sejumlah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Nganjuk diperiksa sebagai saksi di Mapolres Nganjuk. Mereka terdiri dari para pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk, camat hingga kepala desa (kades).
Pantauan matakamera.net, pemeriksaan dilakukan secara tertutup mulai pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Pengamanan di pintu masuk Polres Nganjuk diperketat, sehingga awak media hanya bisa mengambil gambar dari luar pagar.
Sore sekitar pukul 15.00 WIB, sejumlah pejabat yang diperiksa terlihat mendatangi Masjid Polres Nganjuk untuk istirahat dan solat. Mereka antara lain Kepala Dinas Pendidikan (eks-Kepala BKD) Sopingi, Inspektur Inspektorat Fadjar Judiono, Sekretaris Daerah (Sekda) Mokhamad Yasin, dan Kades Joho, Kecamatan Pace, Jumali.
Media ini juga mendapat informasi beberapa nama lain yang ikut menerima panggilan Bareskrim hari ini. Antara lain Kepala DPMPTSP (Dinas Perizinan) Nganjuk Sudrajat, hingga Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sekaligus Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Marhaen di waktu yang sama diketahui berhalangan hadir pada agenda Rapat Paripurna LKPJ di DPRD Nganjuk, dan hanya diwakili Asisten Pemerintahan Umum RR Heny Rochtanti.
“Kami hanya diberi surat pendelegasian untuk menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Tentang alasan kenapa (plt Bupati tidak hadir), kami tidak tahu,” kata Heni.
Sedangkan saat ditanya tentang informasi pemanggilan Bareskrim, Heni mengaku sebatas dengar-dengar kabar, tidak mengetahui secara pasti.
Seorang perangkat desa di Kecamatan Pace kepada wartawan mengatakan, sepengetahuannya ada tiga kades yang diperiksa Bareskrim hari ini. Masing-masing adalah Kades Joho, Kades Sanan dan Kades Kepanjen.
"Baru saja selesai pelantikan perangkat desa, langsung dijemput ke Polres Nganjuk," ujar si perangkat desa yang minta namanya dirahasiakan tersebut.
Kapolres Nganjuk AKBP Harviadhi Agung Pratama dikonfirmasi wartawan via ponsel pukul 14.38 WIB, tak menampik perihal agenda pemeriksaan sejumlah orang oleh Bareskrim di Mapolres Nganjuk.
“Memang ada beberapa OPD, sama beberapa perangkat desa dan kecamatan (yang diperiksa),” kata Harviadhi.
Perwira dua melati emas itu mengatakan, tim Bareskrim Polri sampai di Kabupaten Nganjuk pada Senin (24/5/2021) malam. Kedatangan mereka untuk melakukan pendalaman, pengembangan terhadap permasalahan yang lalu.
Permasalahan yang dimaksud merujuk pada OTT Bupati nonaktif Novi Rahman Hidhayat dan enam tersangka lainnya. Kasusnya adalah jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk dan pemerintah desa di Kabupaten Nganjuk.
Dalam pemeriksaan ini, kata Harviadhi, pihak Mapolres Nganjuk hanya mem-back up dan menyediakan tempat pemeriksaan. Pihaknya mengaku tidak tahu-menahu mengenai substansi pemeriksaan.
“Saya enggak tahu pasti siapa-siapa, karena langsung di-handle dari Bareskrim,” sebutnya.
Sementara itu, Mabes Polri dalam rilisnya Selasa sore (25/5), menyebut bahwa Bareskrim memeriksa 24 orang sebagai saksi dalam kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono. Namun ia tidak merinci siapa saja saksi tersebut.
"Pemeriksaan saksi dari Nganjuk dilaksanakan di Mapolres Nganjuk. Ada 24 saksi yang diperiksa dari Selasa, 25 Mei sampai dengan Jumat, 28 Mei, terkait dengan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk,” ujar Rusdi.
Panji Lanang Satriadin
matakamera, Nganjuk – Buntut operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidhayat 9 Mei 2021 lalu, Bareskrim Mabes Polri terus melakukan pengembangan dan pendalaman perkara.
Yang terbaru, pada Selasa 25 Mei 2021, sejumlah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Nganjuk diperiksa sebagai saksi di Mapolres Nganjuk. Mereka terdiri dari para pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk, camat hingga kepala desa (kades).
Pantauan matakamera.net, pemeriksaan dilakukan secara tertutup mulai pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Pengamanan di pintu masuk Polres Nganjuk diperketat, sehingga awak media hanya bisa mengambil gambar dari luar pagar.
Sore sekitar pukul 15.00 WIB, sejumlah pejabat yang diperiksa terlihat mendatangi Masjid Polres Nganjuk untuk istirahat dan solat. Mereka antara lain Kepala Dinas Pendidikan (eks-Kepala BKD) Sopingi, Inspektur Inspektorat Fadjar Judiono, Sekretaris Daerah (Sekda) Mokhamad Yasin, dan Kades Joho, Kecamatan Pace, Jumali.
Media ini juga mendapat informasi beberapa nama lain yang ikut menerima panggilan Bareskrim hari ini. Antara lain Kepala DPMPTSP (Dinas Perizinan) Nganjuk Sudrajat, hingga Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sekaligus Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Marhaen di waktu yang sama diketahui berhalangan hadir pada agenda Rapat Paripurna LKPJ di DPRD Nganjuk, dan hanya diwakili Asisten Pemerintahan Umum RR Heny Rochtanti.
“Kami hanya diberi surat pendelegasian untuk menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Tentang alasan kenapa (plt Bupati tidak hadir), kami tidak tahu,” kata Heni.
Sedangkan saat ditanya tentang informasi pemanggilan Bareskrim, Heni mengaku sebatas dengar-dengar kabar, tidak mengetahui secara pasti.
Seorang perangkat desa di Kecamatan Pace kepada wartawan mengatakan, sepengetahuannya ada tiga kades yang diperiksa Bareskrim hari ini. Masing-masing adalah Kades Joho, Kades Sanan dan Kades Kepanjen.
"Baru saja selesai pelantikan perangkat desa, langsung dijemput ke Polres Nganjuk," ujar si perangkat desa yang minta namanya dirahasiakan tersebut.
Kapolres Nganjuk AKBP Harviadhi Agung Pratama dikonfirmasi wartawan via ponsel pukul 14.38 WIB, tak menampik perihal agenda pemeriksaan sejumlah orang oleh Bareskrim di Mapolres Nganjuk.
“Memang ada beberapa OPD, sama beberapa perangkat desa dan kecamatan (yang diperiksa),” kata Harviadhi.
Perwira dua melati emas itu mengatakan, tim Bareskrim Polri sampai di Kabupaten Nganjuk pada Senin (24/5/2021) malam. Kedatangan mereka untuk melakukan pendalaman, pengembangan terhadap permasalahan yang lalu.
Permasalahan yang dimaksud merujuk pada OTT Bupati nonaktif Novi Rahman Hidhayat dan enam tersangka lainnya. Kasusnya adalah jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk dan pemerintah desa di Kabupaten Nganjuk.
Dalam pemeriksaan ini, kata Harviadhi, pihak Mapolres Nganjuk hanya mem-back up dan menyediakan tempat pemeriksaan. Pihaknya mengaku tidak tahu-menahu mengenai substansi pemeriksaan.
“Saya enggak tahu pasti siapa-siapa, karena langsung di-handle dari Bareskrim,” sebutnya.
Sementara itu, Mabes Polri dalam rilisnya Selasa sore (25/5), menyebut bahwa Bareskrim memeriksa 24 orang sebagai saksi dalam kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono. Namun ia tidak merinci siapa saja saksi tersebut.
"Pemeriksaan saksi dari Nganjuk dilaksanakan di Mapolres Nganjuk. Ada 24 saksi yang diperiksa dari Selasa, 25 Mei sampai dengan Jumat, 28 Mei, terkait dengan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk,” ujar Rusdi.
Panji Lanang Satriadin
0 komentar:
Post a Comment