 |
| Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan sejumlah aspirasi daerahnya, dalam sesi dialog Rakernas ke-XIV APKASI di Bogor (18/6/2022) |
Forum tersebut mengangkat tema "Dengan Semangat Kolaborasi, Kita Sukseskan KTT G20 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Kuat dan Berkelanjutan", dengan dihadiri 416 bupati se-Indonesia.
Rakernas XIV APKASI dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Hadir pula Kepala LKPP Abdulah Azwar Anas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Dewan Pembina dan jajaran pengurus APKASI. Acara tersebut juga untuk memperingati Hari Jadi Apkasi ke-22.
Rangkaian kegiatan konsolidasi organisasi terdiri dari laporan program kerja APKASI tahun 2021, isu aktual pemerintahan daerah, program kerja APKASI 2022, perubahan anggaran dasar APKASI dan rekomendasi hasil Rakernas XIV.
Seusai acara pembukaan secara resmi, Rakernas APKASI ke XIV dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang dipandu Brigita Manohara, yang kemudian dijawab langsung oleh Abdullah Azwar Anas Kepala LKPP, Bidang SDM KemenPAN-RB Muh. Imanudin, dan Sesditjen Mineral dan Batubara KemenESDM, Iman Kristian Sinulingga.
Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dari masyarakat Nganjuk.
“Saya Marhaen, asli wong cilik dari Kab. Nganjuk. Terkait penghapusan honorer di akhir tahun 2023, kami mohon ada skema yang jelas dan menjadi solusi, dengarkan aspirasi kami yang ada di daerah. Jangan biarkan daerah hanya menerina bola panas dari keputusan pusat saja," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam forum tersebut Marhaen juga memperjuangkan aspirasi terkait bidang pertambangan minerba.
"Mohon ditinjau ulang perijinan yang selalu ke pusat, sehingga kami hanya menerima dampak kerusakan jalan dan limbahnya saja. Untuk mendukung UKM mohon syarat mudah, akses e-katalog lokal dan SIPD yang sinkron. Jika tidak sinkron akan sering menimbulkan masalah, intinya agar keinginan membantu memasarkan UKM lewat e-katalog lebih mudah," tutur Marhaen.
Seluruh hasil Rakesnas XIV APKASI ini akan diteruskan ke kementerian terkait dan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo.
Rif/Nji
0 komentar:
Post a Comment