 |
| Suasana pleno penetapan lima cakades di Desa Pesanggrahan Kota Batu pada 30 Juli 2022 lalu (dok.KIM Mayangsari Desa Pesanggrahan) |
Untuk diketahui, Pilkades Serentak tahun 2022 di Kota Batu diikuti lima desa di dua kecamatan. Masing-masing yakni Desa Pesanggarahan, Kecamatan Batu. Lainnya adalah Desa Sumbergondo, Desa Sumber Brantas, Desa Bulukerto, dan Desa Pandanrejo yang berada di Kecamatan Bumiaji.
Verry Achmad mengatakan, potensi politik uang bisa terjadi di mana saja, baik itu dalam gelaran pemilu legislatif, pilkada maupun pilkades. Karena itu, dalam konteks hajatan demokrasi tingkat desa di Kota Batu ini, ia meminta masyarakat pemilih untuk lebih cerdas dan rasional dalam menentukan pilihannya.
"Memilih calon kepala desa jangan tergiur dengan iming-iming sesaat, karena akibatnya fatal. Hari ini kita coblos karena uangnya, enam tahun ke depan merana,” ujar Verry yang baru-baru ini menjadi kandidat Komisioner Bawaslu Jawa Timur tersebut.
Dari lima desa di Kota Batu yang menggelar pilkades, Verry memberi perhatian khusus pada Desa Pesanggrahan. Desa ini menurutnya istimewa, karena secara administratif wilayahnya berada di pusat kota.
 |
"Bahkan Kantor Balai Kota Batu ada di wilayah desa ini. Ibaratnya menjadi etalase kota yang disorot. Maka akan sangat disayangkan jika sampai terjadi praktik politik uang atau kecurangan-kecurangan lainnya di Pilkades Pesanggrahan," urai Verry.
Oleh karena itu, Verry meminta masyarakat pemilih di Pilkades Desa Pesanggrahan dan pilkades lainnya di Kota Batu untuk mengedepankan pertimbangan rasional, dalam menentukan pilihannya.
“Mereka yang berduit dan menginginkan sesuatu di desa, akan memanfaatkan situasi untuk bermain curang, bermain politik uang bagi kepentingan politik praktis. Ini harus diwaspadai semua, termasuk masyarakat. Kita tidak boleh kalah dengan politik uang,” tegas Verry.
Ia juga mengingatkan, selain akan membawa dampak negatif pada kemajuan desa, praktik politik uang juga pasti membawa risiko sanksi pidana. Tidak saja kepada pelaku pemberi tetapi juga kepada pelaku penerima terkena sanksi pidana.
“Jika anda dan siapapun menerima politik uang, niscaya akan ditinggalkan oleh mereka yang sudah terpilih nantinya. Karena mereka berpikiran sudah dibayar. Selebihnya dia ingin mengembalikan modalnya yang sudah banyak keluar,” imbuh Verry.
Untuk itu, Ia kembali mengingatkan warga akan bahaya politik uang. Serta mengimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara baik, jangan sampai tidak ikut memilih.
Verry juga berharap seluruh panitia penyelenggara serta pihak aparat baik TNI maupun kepolisian menjadikan hal ini perhatian serius.
"Pemimpin terbaik di desa akan lahir dari andil dan pilihan warga secara jujur dan rasional, tanpa kecurangan dan politik uang," pungkasnya.
Rif/Nji
Ia juga mengingatkan, selain akan membawa dampak negatif pada kemajuan desa, praktik politik uang juga pasti membawa risiko sanksi pidana. Tidak saja kepada pelaku pemberi tetapi juga kepada pelaku penerima terkena sanksi pidana.
“Jika anda dan siapapun menerima politik uang, niscaya akan ditinggalkan oleh mereka yang sudah terpilih nantinya. Karena mereka berpikiran sudah dibayar. Selebihnya dia ingin mengembalikan modalnya yang sudah banyak keluar,” imbuh Verry.
Untuk itu, Ia kembali mengingatkan warga akan bahaya politik uang. Serta mengimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara baik, jangan sampai tidak ikut memilih.
Verry juga berharap seluruh panitia penyelenggara serta pihak aparat baik TNI maupun kepolisian menjadikan hal ini perhatian serius.
"Pemimpin terbaik di desa akan lahir dari andil dan pilihan warga secara jujur dan rasional, tanpa kecurangan dan politik uang," pungkasnya.
 |
| Ketua Umum DPP GPN Verry Achmad SH |
Rif/Nji
0 komentar:
Post a Comment