Kamis 8 September 2022
Tim narasumber Kejari Nganjuk saat siaran on air di RSAL FM Nganjuk Kamis (8/9/2022)
SAE PUN JANGKEP merupakan inovasi Kejari Nganjuk atas program ‘Jaksa Menyapa’. Adapun dalam penyuluhan hukum kali ini, Kejari Nganjuk mengangkat tema Rumah Restorative Justice ‘Sasono Pangimbangan’.
Narasumber dalam penyuluhan hukum ini yakni Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Dicky Andi Firmansyah, Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Roy Ardiyan N C, dan Jaksa Fungsional Ratrieka Yuliana.
Dalam paparannya, Dicky membeberkan bahwa SAE PUN JANGKEP merupakan inovasi program Jaksa Menyapa yang dilakukan pihak Kejari Nganjuk.
“Kegiatan Ini merupakan program dari pusat yaitu Jaksa Menyapa, namun di daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan program tersebut dengan menyisipkan sedikit tentang kearifan lokal setempat,” jelas Dicky.
“Di Kejaksaan Negeri Nganjuk sendiri program Jaksa Menyapa diberi nama dengan SAE PUN JANGKEP, yang memiliki arti sarana ampuh menyampaikan unek-unek anda pada Kejaksaan Negeri Nganjuk,” lanjut dia.
Untuk menyosialisasikan program ini, lanjut Dicky, pihak Kejaksaan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), dan di Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan RSAL FM.
“Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait Rumah Restorative Justice (RJ), di mana Rumah RJ sendiri di Kabupaten Nganjuk sudah dua yaitu di Desa Grojokan Kecamatan Brebek dan Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen,” tuturnya.
Adapun Rumah RJ yang didirikan Kejari Nganjuk diberi nama ‘Sasono Pangimbangan’.
Diharapkan, Rumah RJ tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dengan adanya program Rumah RJ ini para jaksa Kejari Nganjuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat.
Sementara Kasi Pidum Kejari Nganjuk, Roy Ardiyan N C menambahkan, restorative justice merupakan program dari Jaksa Agung RI.
“Di mana program ini untuk menyelesaikan penanganan perkara masyarakat yang tidak harus sampai ke ranah pengadilan, yang dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat serta kekeluargaan, seperti halnya perkara pencurian kakao,” jelas Roy.
Roy melanjutkan, dalam menerapkan restorative justice, nantinya akan terlebih dahulu dilakukan ekspose ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
“Setelah dilakukan ekspose perkara tersebut, jika sudah sesuai dan layak untuk di restorative justice dan sudah memenuhi syarat dan telah diteliti oleh jaksa (maka restorative justice akan diproses),” ungkap Roy.
Adapun sebuah perkara bisa diterapkan restorative justice apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Tersangka sebelumnya tidak pernah dihukum atau dipidana
2. Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun
3. Kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000
4. Harus ada perdamaian dari tersangka dan korban (melalui mediasi)
Sementara di Kejari Nganjuk, kata Roy, dari lima perkara yang diajukan ada tiga perkara yang dapat dilakukan restorative justice. Masyarakat yang datang ke Rumah RJ pun tidak dipungut biaya apapun alias gratis.
Jaksa Fungsional Kejari Nganjuk, Ratrieka Yuliana melanjutkan, penerapan hukum restorative justice sudah diatur dalam Undang-undang Kejaksaan.
“Restorative Justice ini mengingatkan kita, agar masyarakat senantiasa untuk guyub rukun dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik itu dalam ranah hukum maupun tidak,” papar Ratri, sapaan Ratrieka Yuliana.
“Jadi tidak selamanya perkara hukum itu diselesaikan dengan persidangan, jika memang memungkinkan untuk dilakukannya jalan damai atau musyawarah yaitu melalui restorative justice ini,” pungkas Ratri.
Rif/Nji
0 komentar:
Post a Comment