 |
| Komisioner KPUD Nganjuk Yudha Harnanto SH, MH, saat berbicara dalam talkshow on air di RSAL FM Diskominfo Nganjuk, Kamis (6/10/2022) |
Hal itu disampaikan Yudha Harnanto SH, MH, Komisioner Divisi Hukum KPUD Nganjuk saat mengisi acara talkshow 105,3 RSAL FM dipandu host Asty Hanifa, Kamis(6/10/2022).
Dikatakan Yudha, ahwa tahapan-tahapan Pemilu 2024 meliputi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Pelaksaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU tentu berdasarkan perencanaan-perencanaan dimana perencanaan ini masuk dalam tahapan-tahapan. Tahap verifikasi tersebut disampaikan Yudha setidaknya membutuhkan waktu 20 bulan.
"Tahun 2022 ini sudah di tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Di dalam penetapan partai politik KPU membantu tugas dan kewenangan KPU RI dalam memverifikasi keanggotaan partai politik", terangnya.
Adapun yang dimaksud tahap pelaksanaan, disebut Yudha pada akhir Oktober 2022 ini dimulai dengan pengumuman tentang rekrutmen pembentukan badan ad hoc.
"Pada adhoc di KPU ini mulai dari pembentukan PPK dan PPS," imbuh Yudha.
Menurutnya, ada sedikit perbedaan antara pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya. Di mana, di dalam penyelenggaraan pemilu saat ini tidak dibolehkan menggunakan standar pedoman atau patokan penyelenggaraan pemilu yang lalu.
"Kita gunakan yang namanya SIPol atau sistem Informasi Partai Politik. Sehingga seluruh partai yang dulu membawa berkas secara manual, sekarang semua berkas harus diupload ke aplikasi SIPol," bebernya.
Sesuai dengan tema hari ini dikatakan Yudha tahapan yang dilalui harus berdasarkan regulasi-regulasi dari pusat.
"Karena memang di tahapan itu harus berdasarkan regulasi-regulasi tadi. Dan regulasi itu tidak bisa dibuat oleh KPU sendiri, Jadi KPU ini menjalankan regulasi saja", tuturnya.
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, di mana KPU menyelenggarakan pemilu dengan berjalan lancar, maka Yudha berharap untuk tahun 2024 nanti juga dapat berjalan lancar dan bebas dari pandemi.
"Yang sudah kita mulai saat ini harapannya nanti tidak ada pandemi lagi, untuk itu saat ini sedang digodok yang namanya regulasi," ungkapnya.
Ia lantas berpesan pada masyarakat Nganjuk bahwa setiap warga negara mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Hal ini di atur dalam suatu regulasi-regulasi.
"Kita semua yang mempunyai hak untuk memilih kita gunakan sebaik baiknya untuk mellihat serta memlih calon pemimpin yang berkualitas dan di TPS nanti kita bangun nuansa senang dan partisipasi anak muda juga ada disana," pungkas Yudha.
Rif/Nji
0 komentar:
Post a Comment