Kamis 9 Februari 2023
Direktur LKHPI DR Wahju Prijo Djatmiko SH, M.Hum, M.Sc
Artinya, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Mantan Bupati Nganjuk tersebut dijatuhi pidana penjara selama 4 Tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta.
Direktur LKHP Indonesia DR Wahju Prijo Djatmiko SH, M.Hum, M.Sc mengatakan, hal ini berkonsekuensi hukum bahwa Novi Rahman Hidayat diberhentikan sebagai Bupati Nganjuk, sebagaimana amar Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Awal kepemimpinan Novi Rahman Hidayat sebagai Bupati Kabupaten Nganjuk dimulai saat periode jabatan 2018-2023 dengan didukung Marhaen Djumadi sebagai Wakil Bupati. Selama 3 tahun menjabat, Bupati Novi ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam OTT KPK dan Polri," ujar DR Wahju.
Dengan demikian, merujuk pada Pasal 6 Ayat (2) dan (1) huruf g jo. Pasal 34 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terakhir diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Marhaen Djumadi dilantik sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Nganjuk.
"Plt sifatnya hanya mendapatkan mandat. Wewenang Marhaen Djumadi sebagai Plt Bupati Nganjuk hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif sebelumnya. Plt tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan," urai DR Wahju.
Adanya batasan tugas dan wewenang Marhaen Djumadi sebagai Plt bupati ini, menurut DR Wahju, dapat menyebabkan tidak adanya kebijakan strategis baru yang dapat diambil bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Nganjuk.
"Mengingat telah inkrahnya putusan pemidanaan Novi, Dr Marhaen Djumadi seharusnya segera dilantik sebagai bupati Nganjuk definitif. Menurut Pasal 173 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, dalam hal Bupati berhenti menjabat karena diberhentikan, maka jabatan Bupati digantikan oleh Wakil Bupati, meskipun sisa masa jabatannya kurang dari 12 bulan," terang DR Wahju.
Secara teknispun, lanjut DR Wahju, juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 173 ayat (4) yakni dengan cara DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati. Hal ini berbeda dengan pengisian posisi wakil bupati yang dapat ditiadakan apabila sisa masa jabatan kurang dari 12 bulan.
Perlu diketahui, bahwa sejak dilantik pada 24 September 2018, masa jabatan bupati dan wakil bupati Nganjuk periode 2018-2023 akan habis pada bulan September 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (2) jo. Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut.
"Oleh karena itu, Marhaen Djumadi berhak dilantik sebagai Bupati definitif di sisa masa jabatan mulai Februari–September 2023. Adapun setelah itu, mengingat Pilkada masih tahun 2024, maka kekosongan posisi bupati akan diisi oleh Pejabat (Pj) bupati, Pj bupati berasal dari jabatan pimpinan tinggi Pratama," terang DR Wahju.
Jabatan ini berlaku sampai kepala daerah definitif dilantik, sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas.
Rif/Nji
0 komentar:
Post a Comment