 |
| Gubernur Khofifah saat menghadiri rapat di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Senin (16/10/2023) |
Hal itu ia tegaskan usai menghadiri Pengarahan Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 dan Pemantauan Progress Rekomitmen Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin (16/10/2023).
Di mana, kegiatan tersebut menghadirkan para pj bupati/walikota di Jatim yang beberapa waktu lalu baru saja dilantik. Kehadiran para penjabat bupati/walikota tersebut dimaksudkan untuk rekomitmen tindak lanjut atas pemeriksaan BPK pada semasa bupati/walikota sebelumnya menjabat.
“Pemprov Jatim selalu berusaha untuk menjadi contoh bagi Pemkab/Pemkot se Jawa Timur agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saat ini telah diraih oleh seluruh kabupaten/kota tetap terjaga,” katanya.
Ia menambahkan raihan predikat WTP yang telah diraih oleh pemkab/pemkot tidak boleh membuat terlena. Sebab WTP yang diberikan selalu diiringi dengan adanya rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti.
“Rekomitmen ini penting agar proses tidak lanjut yang dilakukan tidak terputus akibat pergantian kepala daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan adanya Permendagri No 13 tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD juga harus ikut mengawasi tindak lanjut pemeriksaan BPK juga sudah sangat jelas. Sehingga akuntabilitas kinerja pemda semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Jatim yang terus menerus memberikan bimbingan dan perhatian kepada Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot se Jatim. Berkatnya, kinerja pemerintahan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit mengapresiasi predikat WTP yang diraih oleh kabupaten/kota se Jatim. Ia juga menceritakan bahwa ketika berkunjung ke daerah-daerah kerapkali menemui ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi.
“Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi inilah kerap memunculkan pertanyaan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat ketika pemdanya mendapat WTP,” ujarnya dalam sambutan.
Untuk itu, ke depan ia mendorong agar pengelolaan keuangan daerah semakin menyentuh dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun depan, BPK juga akan memberikan rekomendasi atau pendapat yang diharapkan bisa mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi menyampaikan bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan di Jawa Timur sudah berada di angka lebih dari 85%. Bahkan ada kabupaten/kota yang sudah lebih dari 90%.
“Kami menargetkan agar progres tindak lanjut bisa mencapai 100%. Untuk itu, hari ini digelar rekomitmen agar para Pj. Bupati/Walikota memiliki semangat yang sama untuk mencapainya,” ujarnya.
Ia menambahkan dengan adanya rekomitmen ini ia berharap sinergitas keberlangsungan tata kelola keuangan di kabupaten/kota yang saat ini dipimpin oleh penjabat tetap kondusif. Termasuk jangan sampai kontrak-kontrak atau pekerjaan yang kemarin sudah berjalan kemudian terganggu ritmenya atau bahkan terjadi temuan yang luar biasa.
“Memang opini WTP bukan satu-satunya, tapi kami berusaha tetap menjaganya. Sebab WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan terjaga dari penyimpangan,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut dihadiri pula Plt. Inspektur Jatim, para sekda dari kabupaten/kota, para Inspektur kabupaten/kota, dan para sub auditorat BPK Jatim.
Rif/Pas
Ia menambahkan raihan predikat WTP yang telah diraih oleh pemkab/pemkot tidak boleh membuat terlena. Sebab WTP yang diberikan selalu diiringi dengan adanya rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti.
“Rekomitmen ini penting agar proses tidak lanjut yang dilakukan tidak terputus akibat pergantian kepala daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan adanya Permendagri No 13 tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD juga harus ikut mengawasi tindak lanjut pemeriksaan BPK juga sudah sangat jelas. Sehingga akuntabilitas kinerja pemda semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Jatim yang terus menerus memberikan bimbingan dan perhatian kepada Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot se Jatim. Berkatnya, kinerja pemerintahan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit mengapresiasi predikat WTP yang diraih oleh kabupaten/kota se Jatim. Ia juga menceritakan bahwa ketika berkunjung ke daerah-daerah kerapkali menemui ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi.
“Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi inilah kerap memunculkan pertanyaan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat ketika pemdanya mendapat WTP,” ujarnya dalam sambutan.
Untuk itu, ke depan ia mendorong agar pengelolaan keuangan daerah semakin menyentuh dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun depan, BPK juga akan memberikan rekomendasi atau pendapat yang diharapkan bisa mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi menyampaikan bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan di Jawa Timur sudah berada di angka lebih dari 85%. Bahkan ada kabupaten/kota yang sudah lebih dari 90%.
“Kami menargetkan agar progres tindak lanjut bisa mencapai 100%. Untuk itu, hari ini digelar rekomitmen agar para Pj. Bupati/Walikota memiliki semangat yang sama untuk mencapainya,” ujarnya.
Ia menambahkan dengan adanya rekomitmen ini ia berharap sinergitas keberlangsungan tata kelola keuangan di kabupaten/kota yang saat ini dipimpin oleh penjabat tetap kondusif. Termasuk jangan sampai kontrak-kontrak atau pekerjaan yang kemarin sudah berjalan kemudian terganggu ritmenya atau bahkan terjadi temuan yang luar biasa.
“Memang opini WTP bukan satu-satunya, tapi kami berusaha tetap menjaganya. Sebab WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan terjaga dari penyimpangan,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut dihadiri pula Plt. Inspektur Jatim, para sekda dari kabupaten/kota, para Inspektur kabupaten/kota, dan para sub auditorat BPK Jatim.
Rif/Pas
0 komentar:
Post a Comment