 |
| Suasana audiensi perwakilan demonstran sopir truk di Ruang Garuda DPRD Nganjuk, Senin (21/4/2025) |
Di gedung wakil rakyat tersebut, massa menyuarakan dua tuntutan utama, yakni penertiban tegas terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor.
Aksi damai yang melibatkan sekitar 300 sopir dan ratusan truk ini sempat memadati sepanjang jalan protokol di sekitar kantor DPRD sebagai bentuk simbolis dari protes mereka.
Koordinator aksi, Puguh Santoso menyampaikan, bahwa keberadaan truk ODOL sangat merugikan para pengusaha transportasi yang patuh terhadap peraturan.
"Kami yang sudah mematuhi regulasi justru kalah bersaing dengan armada ODOL yang mampu mengangkut lebih banyak barang dengan biaya yang lebih murah," ujar Puguh di hadapan awak media.
Selain masalah ODOL, KTNR juga mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak kendaraan. Mereka beralasan bahwa banyak armada truk yang menunggak pajak akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.
"Kami bukan tidak mau membayar pajak, tetapi kondisi ekonomi kami belum stabil. Jika ada kebijakan pemutihan atau penghapusan denda pajak yang menunggak, itu akan sangat membantu kami," ungkapnya.
 |
| Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto (berpeci) saat menerima perwakilam demonstran sopir truk |
"Kami yang sudah mematuhi regulasi justru kalah bersaing dengan armada ODOL yang mampu mengangkut lebih banyak barang dengan biaya yang lebih murah," ujar Puguh di hadapan awak media.
Selain masalah ODOL, KTNR juga mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak kendaraan. Mereka beralasan bahwa banyak armada truk yang menunggak pajak akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.
"Kami bukan tidak mau membayar pajak, tetapi kondisi ekonomi kami belum stabil. Jika ada kebijakan pemutihan atau penghapusan denda pajak yang menunggak, itu akan sangat membantu kami," ungkapnya.
Ia juga menambahkan aspirasi agar pembebasan juga diberikan untuk biaya uji KIR yang menunggak, yang diyakininya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.
Usai menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD, perwakilan KTNR diterima untuk melakukan audiensi di ruang Fraksi Garuda.
Usai menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD, perwakilan KTNR diterima untuk melakukan audiensi di ruang Fraksi Garuda.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto, Ketua Komisi I DPRD Nganjuk Hariyanto, Ketua Komisi III DPRD Nganjuk Gondo Hariyono, Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Nganjuk, serta Satpol PP Kabupaten Nganjuk.
Wakil Ketua DPRD Jianto menunjukkan dukungan penuh terhadap aspirasi para sopir truk. Ia menyatakan bahwa permasalahan ini bukan hanya menjadi perhatian komunitas truk semata, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat Nganjuk secara keseluruhan.
"Kami akan segera menyurati Ibu Gubernur dan bahkan kami berencana untuk mendatangi langsung guna menyampaikan keluhan ini. Ini bukan hanya persoalan kendaraan, tetapi ini adalah soal keadilan dalam pembangunan daerah kita," ujar Jianto dengan tegas.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Satlantas Polres Nganjuk, untuk bertindak lebih tegas dalam menindak truk-truk ODOL yang melintas di wilayah Nganjuk. Ia juga meminta agar perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Nganjuk dapat lebih memberdayakan armada truk lokal.
Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat dari komunitas sopir lokal bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan. Mereka menuntut adanya keadilan dan perhatian yang serius dari pemerintah agar dapat bersaing secara sehat dalam iklim investasi yang tengah berkembang di Kabupaten Nganjuk. DPRD Nganjuk berjanji akan menampung dan memperjuangkan aspirasi para sopir truk ini kepada pihak-pihak terkait.
Rif/Pas/ads/2025
Wakil Ketua DPRD Jianto menunjukkan dukungan penuh terhadap aspirasi para sopir truk. Ia menyatakan bahwa permasalahan ini bukan hanya menjadi perhatian komunitas truk semata, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat Nganjuk secara keseluruhan.
"Kami akan segera menyurati Ibu Gubernur dan bahkan kami berencana untuk mendatangi langsung guna menyampaikan keluhan ini. Ini bukan hanya persoalan kendaraan, tetapi ini adalah soal keadilan dalam pembangunan daerah kita," ujar Jianto dengan tegas.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Satlantas Polres Nganjuk, untuk bertindak lebih tegas dalam menindak truk-truk ODOL yang melintas di wilayah Nganjuk. Ia juga meminta agar perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Nganjuk dapat lebih memberdayakan armada truk lokal.
Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat dari komunitas sopir lokal bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan. Mereka menuntut adanya keadilan dan perhatian yang serius dari pemerintah agar dapat bersaing secara sehat dalam iklim investasi yang tengah berkembang di Kabupaten Nganjuk. DPRD Nganjuk berjanji akan menampung dan memperjuangkan aspirasi para sopir truk ini kepada pihak-pihak terkait.
Rif/Pas/ads/2025
0 komentar:
Posting Komentar